Bangga Sekaligus Deg-degan! Haji-Umrah Resmi Jadi Kementerian, Saat Problem Segunung
"Bila di-googling atau pakai AI Overview – fitur google search dengan kecerdasan buatan, Artificial Intelligence (AI) — masalah ibadah haji-umrah begitu banyak. Dari antrean panjang, biaya tinggi, tantangan fisik (usia) jemaah makin tua, logistik, transportasi, akomodasi, persulayaan data jemaah dan hotel, isu korupsi serta praktik penipuan, ini jelas merupakan pekerjaan berat.”
Editor : Nur Fadilah | 09.30 wib
H. Yusuf Hidayat.
JawaTimur, NewsPantau.com -- PERTAMA kali! Umat Islam Indonesia memiliki Kementerian Haji dan Umrah (KHU). Ini resmi dibentuk setelah DPR mengesahkan RUU perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 menjadi undang-undang, Selasa Kliwon 26 Agustus 2025.
Pembentukan kementerian baru ini mengangkat status Badan Penyelenggaraan (BP) Haji menjadi kementerian tersendiri. Sehingga tidak ada lagi Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah (Ditjen PHU) di bawah Kementerian Agama. Tentu, ini menjadi kebanggaan umat Islam.
Kebanggan kedua, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan tongkat kepemimpinan (Menteri) ini kepada KH Mochamad Irfan Yusuf Hasyim atau akrab disapa Gus Irfan. Lelaki kelahiran 24 Juni 1962, yang menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Universitas Brawijaya, Malang lalu meraih gelar doktor (S3) ke-684 di UIN Maliki Malang ini, harus mempertaruhkan kinerjanya demi KHU.
Melihat problem KHU yang segunung, rasanya deg-degan. Apalagi, selama ini, hampir seluruh menteri agama tersandung masalah haji-umrah. Khusnudzon saja, mereka tidak mengemplang duit jemaah, tetapi, saking besarnya masalah, sehingga regulasi pun bisa menjebaknya. Semoga Gus Irfan mampu menutaskan problem dengan baik. Amien.
Kini, kita tengah menyaksikan derap langkah Gus Irfan. Tidak mudah, memang. Tetapi ia menjadi pemula sekaligus pendobrak segala ketidakberesan di KHU yang selama ini menjadi rasan-rasan umat. Dari antrean panjang, biaya tinggi, tantangan fisik (usia) jemaah semakin tua, soal logistik, transportasi, akomodasi, persulayaan data jemaah dan hotel, isu korupsi serta praktik penipuan jemaah. Ini pekerjaan berat Menteri KHU.
Menjadi Kendali Penuh
Penyelenggaraan haji, kini sepenuhnya berada di bawah kendali Kementerian Haji-Umrah. Mulai dari infrastruktur hingga SDM. Sementara jatah petugas haji daerah atau tim petugas haji daerah (TPHD), harus dikurangi. Selama ini dinilai terlalu bongsor alias kegemukan. Ini demi efisiensi, maka kuota jemaah bisa ditambah mulai 2026. Setuju!
Petugas Non-Muslim
Belum terbayang, bagaimana soal TPHD dari non-muslim. Yang jelas, umat Islam harus memiliki kesamaan pandang tentang layanan ini. Putus sekat ormas keagamaan, mahzab serta like and dislike (suka dan tidak suka) internal yang selama ini menjadi problem serius masalah haji dan umrah. Demi pelayanan yang baik, sepanjang bukan urusan ibadah mahdloh, maka, kehadiran TPHD non-muslim, boleh-boleh saja.
Selebihnya, KHU memiliki domain menentukan jatah kuota di kabupaten atau kota untuk haji regular. Ini akan membuat jumlah jemaah yang berangkat menjadi proporsional. Kuota jelas terbagi berdasarkan jumlah penduduk muslim dan daftar tunggu di tiap provinsi. Pun batasan usia yang lebih muda. Satu sisi tidak menjadikan antrean semakin membludak, sebaliknya (soal usia) bisa menjadi solusi dalam menangani haji lanjut usia.
Perubahan besar dalam regulasi ini, tentu, membuka peluang bagi siapa saja yang ingin menunaikan ibadah haji dengan terarah dan nyaman. Maka, internal KHU harus siap dengan regulasi-regulasi baru, termasuk kesiapan SDM dalam menyambut tatanan yang labih apik. Terbayang, SDM sudah berbaris panjang, mereka siap teken Pakta Integritas demi perbaikan.
KHU harus memaksimalkan teknologi atau digitalisasi. Bahwa (kebijakan) itu sudah berjalan, benar. Tetapi perlu dimaksimalkan sehingga seluruh proses penyelenggaraan ibadah haji demi efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan, mulai dari pendaftaran melalui sistem digital, aplikasi seperti Haji Pintar, ini perlu diperkaya.
Saya tertarik dengan gagasan tokoh-tokoh umat Islam untuk memberi masukan kepada KHU. Ini penting demi perbaikan yang siginifikan. Sebagai alumni PP Tebuireng, Jombang — di mana KH Mochamad Irfan Yusuf Hasyim sebagai salah satu pengasuh — harus memiliki beban moral lebih untuk mengawal prosesi Haji-Umrah ini sehingga terbaik selamanya.
Semoga kementerian ini (KHU) tidak hanya menjadi terbaik dalam Kabinet Merah Putih, tetapi, sekaligus menjadi contoh bahwa umat Islam mampu memberikan yang terbaik dalam hal layanan umat, Amien... *** @nurf
*_Yusuf Hidayat adalah Santri PP Tebuireng, Jombang dan alumni FISIP UNDAR Jombang_*