Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Senator Lia Istifhama Apresiasi Lahirnya Kementerian Haji dan Umrah, Harap Pelayanan Lebih Profesional dan Terintegrasi

Editor : Nur Fadilah | 16.30 wib
Dr. Lia Istifhama anggota DPD RI saat berkunjung di kantor kementrian Haji dan Umrah Dr. KH. Gus Irfan Yusuf Hasyim.

Jakarta, NewsPantau.com – Anggota DPD RI Dapil Jawa Timur, Lia Istifhama, menyampaikan apresiasi atas terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah yang resmi dipimpin Mochamad Irfan Yusuf Hasyim sebagai menteri pertama kementerian baru dalam Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, langkah ini merupakan transformasi struktural yang akan membuka peluang besar bagi peningkatan tata kelola haji dan umrah Indonesia.

Sebagai negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia, Indonesia memikul tanggung jawab besar dalam memastikan kualitas pelayanan ibadah haji. Ning Lia, yang juga Wakil Ketua Fatayat NU sekaligus anggota Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI, menilai transformasi ini merupakan jawaban atas berbagai tantangan birokrasi yang selama ini dihadapi.

“Sebagai negara dengan jumlah jamaah haji terbesar, kita perlu sistem yang lebih terintegrasi. Transformasi dari BPH menjadi Kementerian Haji dan Umrah menjadi langkah penting agar pengelolaan haji dan umrah bisa lebih fokus, efisien, dan benar-benar berorientasi pada kenyamanan jamaah,” ujar Ning Lia, sapaan akrabnya di Senayan, Senin (8/8/2025).

Berdirinya Kementerian Haji dan Umrah sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam agenda Nawacita Revolusi. Menurut Ning Lia, dengan pengelolaan yang terpusat, koordinasi lebih mudah dilakukan. Ke depan, jamaah akan merasakan dampak positif berupa pelayanan yang lebih cepat, lebih ramah, dan lebih profesional,” tambahnya.

Dengan fondasi Pancasila sebagai pedoman, serta lahirnya Kementerian Haji dan Umrah yang lebih fokus dan profesional, Ning Lia optimistis Indonesia bisa menjadi model penyelenggaraan haji terbaik di dunia.

Ia pun berharap nantinya Kementerian Haji dan Umrah bisa melakukan pengelolaan yang tepat dari dana haji bisa lebih tepat sasaran, peningkatan akomodasi, transportasi, hingga kualitas pelayanan kesehatan di Tanah Suci. 
“Saya berharap semua akan lebih efisien dan akuntabel,” jelasnya.

Putri Tokoh NU Jatim KH Maskur Hasyim itu berharap hadirnya Kementerian Haji dan Umrah akan melahirkan standar pelayanan baru yang lebih profesional, berbasis digital, dan terintegrasi. Ia menekankan pentingnya memanfaatkan teknologi informasi, termasuk sistem pemantauan jamaah berbasis real-time, untuk mengurangi risiko disinformasi dan meningkatkan transparansi.

“Harapan kita sederhana namun fundamental harapannya jamaah haji Indonesia tidak hanya beribadah dengan khusyuk, tetapi juga merasa aman, nyaman, dan bangga karena negara hadir secara penuh melayani mereka,” pungkasnya.  *** @nurf/and