Dukung Kritik Menteri Bahlil soal Syarat TOEFL Tinggi LPDP, Anggota DPD RI Lia Istifhama: Pendidikan Dalam Negeri Jangan Sampai Tersisih
Editor : Syamsul Anam | 01.00 wib
Dr. Lia Istifhama Anggota Komite III DPD RI/MPR RI asal Jawa Timur. (Dok.Istimewa).
SURABAYA, NewsPantau.com -- Pernyataan Menteri Bahlil Lahadalia yang menyoroti syarat nilai TOEFL tinggi dalam program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mendapat respons dari anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pemilik tagline Cantik (Cerdas Kreatif dan Inovatif) Lia Istifhama.
Politisi yang akrab disapa Ning Lia tersebut menilai kritik Menteri Bahlil mengenai syarat TOEFL hingga skor sangat tinggi patut menjadi bahan evaluasi serius dalam kebijakan beasiswa negara.
Menurut Ning Lia, persyaratan nilai TOEFL yang terlalu tinggi berpotensi menciptakan ketimpangan kesempatan bagi calon penerima beasiswa, terutama bagi mahasiswa yang berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah.
“Apa yang dikatakan Pak Menteri Bahlil sangat benar. Jika TOEFL 800 secara logika adalah mereka yang selama menempuh studi di sekolah mampu secara ekonomi sehingga bisa meningkatkan kompetensi di lembaga kursus bahasa Inggris berbiaya mahal,” ujar Ning Lia.
Ia menilai, realitas tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap pelatihan bahasa Inggris berkualitas sering kali hanya dimiliki oleh kelompok tertentu yang memiliki kemampuan finansial lebih baik.
Lebih lanjut, putri KH Masykur ini menyoroti bahwa persyaratan tersebut secara tidak langsung justru mendorong orientasi beasiswa LPDP lebih banyak pada studi luar negeri dibandingkan penguatan pendidikan di dalam negeri.
“Dengan syarat tersebut juga, sama saja mendorong kesempatan beasiswa LPDP di luar negeri, bukan di dalam negeri. Sedangkan alokasi uang negara triliunan rupiah seharusnya difokuskan untuk penguatan pendidikan dalam negeri, yaitu perguruan tinggi di Indonesia,” tegasnya.
Sebagai anggota DPD RI, Lia menilai penting adanya keseimbangan dalam pemanfaatan dana LPDP agar tidak hanya berorientasi pada pendidikan luar negeri, tetapi juga memberi porsi besar bagi pengembangan kualitas perguruan tinggi nasional.
Menurutnya, Indonesia memiliki banyak kampus berkualitas yang perlu diperkuat melalui dukungan kebijakan, riset, serta pembiayaan pendidikan dari negara.
“Minimal samalah persentase dengan alokasi studi luar negeri, jangan sampai justru sebaliknya,” tambahnya.
Ning Lia berharap pemerintah melakukan evaluasi terhadap skema dan persyaratan beasiswa LPDP agar program tersebut benar-benar menjadi instrumen pemerataan kesempatan pendidikan bagi seluruh anak bangsa, sekaligus memperkuat kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.
Ia menegaskan bahwa investasi negara pada sektor pendidikan harus mampu menjangkau lebih luas masyarakat serta mendorong kemajuan institusi pendidikan nasional secara berkelanjutan. *** @syamsul/red
