Senator Lia Istifhama: Ketahanan Pangan Harus Peduli dan Sejahterakan Petani
Editor : Nur Fadilah | 11.00 wib
JAKARTA, NewsPantau.com -- Momentum keberhasilan panen raya yang digelar serentak di 43 titik dan dipusatkan di Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Jumat (17/7/2026), menjadi indikator positif bagi penguatan ketahanan pangan nasional. Namun, peningkatan produksi pertanian dinilai harus berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama sektor pangan.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama. Menurut senator yang akrab disapa Ning Lia itu, ketahanan pangan tidak cukup diukur dari melimpahnya hasil panen, tetapi juga dari sejauh mana petani memperoleh manfaat ekonomi yang layak dari hasil kerja mereka.
Ia menilai penguatan sektor pertanian membutuhkan kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, organisasi petani, akademisi, hingga dunia usaha. Dalam konteks tersebut, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dinilai memiliki posisi penting sebagai penghubung antara kebutuhan petani dan proses perumusan kebijakan di tingkat nasional.
“Ketahanan pangan tidak hanya diukur dari melimpahnya hasil panen, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan petani. Karena itu, suara petani harus sampai kepada para pengambil kebijakan melalui organisasi yang kuat seperti HKTI,” ujar Ning Lia.
Menurutnya, organisasi petani tidak boleh hanya menjadi wadah berkumpul. HKTI harus mampu menjalankan fungsi strategis dalam menyerap aspirasi, mengawal berbagai kebutuhan petani, serta memastikan persoalan di lapangan mendapat perhatian dalam kebijakan pembangunan pertanian.
Ning Lia menegaskan keberhasilan panen raya harus diikuti langkah konkret yang memberikan kepastian bagi petani. Dukungan tersebut mencakup kepastian harga hasil panen, kemudahan memperoleh pupuk, akses pembiayaan, pendampingan usaha tani, hingga pemanfaatan teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas.
Ia juga menilai cita-cita swasembada dan kedaulatan pangan tidak akan tercapai tanpa dukungan yang menyeluruh dari hulu hingga hilir. Petani, menurutnya, membutuhkan jaminan bahwa hasil produksi yang mereka hasilkan dapat terserap pasar dengan nilai ekonomi yang memadai.
Karena itu, Ning Lia berharap HKTI terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus rumah besar perjuangan petani Indonesia. Aspirasi yang muncul dari desa-desa dan sentra pertanian harus dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan petani.
“DPD RI memiliki tanggung jawab membawa dan memperjuangkan kepentingan daerah. Karena itu, kami membutuhkan sinergi dengan organisasi seperti HKTI agar persoalan nyata yang dihadapi petani di lapangan dapat terus kami suarakan di tingkat nasional. Ketika petani kuat dan sejahtera, fondasi ketahanan pangan Indonesia juga akan semakin kokoh,” tegasnya.
Ketua DPD HKTI Jawa Timur, H. M. Arum Sabil, menilai Jawa Timur memiliki peran strategis dalam menjaga pasokan pangan nasional. Sebagai salah satu daerah dengan kontribusi produksi pertanian terbesar, kondisi sektor pertanian di Jawa Timur berpengaruh langsung terhadap ketahanan pangan Indonesia.
“Jawa Timur saat ini menjadi salah satu barometer pangan Indonesia. Karena itu, apa yang terjadi pada sektor pertanian di Jawa Timur memiliki pengaruh besar terhadap ketahanan pangan nasional. Petani harus terus diperkuat, karena merekalah pelaku utama yang memastikan pangan tersedia bagi masyarakat,” kata Arum Sabil.
Arum menyebut perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor pangan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadi momentum penting untuk memperkuat kemandirian pertanian nasional. Menurutnya, komitmen menuju swasembada pangan harus diwujudkan melalui kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan petani.
HKTI Jawa Timur, lanjut Arum, siap mengawal berbagai program strategis pemerintah sekaligus memperjuangkan aspirasi petani agar tersampaikan kepada pengambil kebijakan. Organisasi tersebut juga berkomitmen menjadi jembatan antara pemerintah dan petani dalam pelaksanaan program pembangunan pertanian.
Ia mengingatkan bahwa tantangan sektor pertanian ke depan semakin kompleks. Perubahan iklim, regenerasi petani, modernisasi alat dan teknologi, hingga persoalan distribusi dan kepastian pasar menjadi isu yang memerlukan perhatian bersama.
Karena itu, Arum menilai kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, organisasi petani, perguruan tinggi, dunia usaha, serta lembaga perwakilan seperti DPD RI harus terus diperkuat. Sinergi tersebut diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi petani.
“Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, DPD RI, HKTI, dan seluruh pemangku kepentingan, sektor pertanian diharapkan semakin maju, modern, mandiri, dan berdaya saing. Pada akhirnya, keberhasilan menjaga ketahanan pangan nasional harus bermuara pada satu tujuan utama: memastikan petani Indonesia semakin kuat dan sejahtera,” pungkasnya. *** @nurfadilah